Ternate, Kamis (18/07/2024) Bappeda Malut -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dilaporkan telah melaksanakan 82 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2024.

“Berdasarkan data hasil capaian, tercatat sudah 32 persen atau sebanyak 82 indikator TPB/SDGs yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional dari total 217 indikator yang menjadi kewenangan Pemprov Malut,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, SSTP, M.Si, saat menyampaikan materi dalam kegiatan Capacity Building Pengembangan SDGs Center Regional Maluku, Kamis (18/07/2024) di Muara Hotel Ternate.

Dr. Sarmin menjelaskan bahwa dari 82 indikator tersebut, pelaksanaan terbanyak ada di Dinas Kesehatan dengan 20 indikator, diikuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan delapan indikator. Sisanya tersebar merata pada 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Malut lainnya dengan angka 1-6 indikator per OPD.

Selain itu, terdapat 57 indikator atau sebesar 26 persen yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. “Lalu 12 indikator (lima persen) belum dilaksanakan. Sementara sisanya sebanyak 69 indikator (31 persen) belum ada data progresnya,” ungkap Sarmin.

Berdasarkan isu strategis pembangunan berkelanjutan Provinsi Malut dan kerangka kebijakan nasional sebagaimana RPJPN 2025-2045, terdapat tiga isu yang menjadi fokus Pemprov Malut: perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Dari hasil capaian tersebut, Bappeda Malut merekomendasikan tiga hal. “Diperlukan visi pimpinan daerah yang memprioritaskan dan menjadikan TPB/SDGs sebagai arus utama dalam rencana pembangunan; konsistensi dan keberpihakan pembangunan terhadap ketersediaan data, target pencapaian indikator, dan penganggaran TPB/SDGs; serta upaya untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan pelaku usaha, akademisi, filantropi, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya,” ungkap Dr. Sarmin.