TERNATE-Kepala Bappeda, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku Utara per September 2024 tercatat sebesar 6,32 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 83,9 ribu jiwa dari total 1,374 juta penduduk. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan 0,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya (6,46 persen), pencapaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, yakni 6,19 persen pada akhir periode 2024.

Secara keseluruhan, meski ada penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ini masih memerlukan perhatian lebih. Berdasarkan data, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2015 yang tercatat 12,54 persen, provinsi ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 6,22 persen atau sekitar 72,65 ribu jiwa. "Namun, masih ada beberapa kabupaten yang mengalami angka kemiskinan cukup tinggi, di atas rata-rata provinsi,"ujar Sarmin dalam sambutannya pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota, di Bela Hotel Ternate, Rabu (6/11/2024).

Alumnus IPDN Jatinangor ini mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari sejumlah tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di antaranya keterbatasan anggaran serta koordinasi yang masih perlu ditingkatkan antara berbagai pihak. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat, karena keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada dukungan dari berbagai pihak.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat tercipta langkah-langkah konkret untuk menurunkan angka kemiskinan lebih signifikan di Provinsi Maluku Utara. "Selain itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus berinovasi dalam menciptakan program-program yang lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin,"kata Sarmin. 

Rakor ini dibuka secara resmi Pj. Sekda Abubakar Abdullah, serta dihadiri perwakilan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, instansi vertikal, Kepala OPD Pemprov Malut, serta TPKP Kabupaten/kota.