TERNATE-Dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, Bappeda Provinsi Maluku Utara mengadakan rapat penyelarasan rencana aksi pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan. Rapat yang digelar di Batik Hotel, Ternate pada Senin (4/11/2024) ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Kementerian Bappenas, Plt. Kadis Pertanian Provinsi serta Bappeda Kabupaten/kota.

Kepala Bappeda Malut, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si mengungkapkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Maluku Utara mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, meskipun masih memiliki kontribusi yang tinggi di tahun 2020, mengalami penurunan relatif dibandingkan dengan sektor pertambangan dan industri pengolahan pada tahun 2021 dan 2022. "PDRB sektor pertambangan dan penggalian mencapai angka tertinggi sebesar Rp12.441,1 Miliar, sedangkan industri pengolahan mencatat Rp.20.771,7 Miliar," kata Sarmin dalam sambutannya.

Kondisi ini mendorong perlunya perhatian khusus terhadap pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Melalui optimalisasi pengembangan sentra industri berbasis komoditas unggulan seperti perikanan tangkap, rumput laut, serta perkebunan pala, cengkeh, dan kelapa, diharapkan sektor-sektor ini dapat kembali menjadi penyumbang utama ekonomi Maluku Utara.

Sarmin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing daerah. Meskipun Maluku Utara berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah pandemi Covid-19. "Tantangan besar masih harus dihadapi, terutama dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan yang belum sepenuhnya terintegrasi," ujarnya.

Dikatakan, dalam dokumen RPJPD 2025-2045, terdapat 17 arah transformasi pembangunan, termasuk inisiatif "Maluku Utara Marimoi," yang bertujuan menjadikan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. "Ini akan dicapai melalui pengembangan sentra industri berbasis komoditas unggulan dan peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat," ucap Sarmin.