Sofifi, Bappeda Malut
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) sukses menggelar Forum Bappeda se-Maluku Utara di ballroom Royal Resto Ternate, Rabu (26/11/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi program dan sinkronisasi target pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si menjelaskan, forum tersebut bertujuan memastikan capaian program nasional maupun daerah tetap berada pada jalur yang tepat.
“Forum Bappeda ini juga sekaligus menegaskan kegiatan-kegiatan prioritas baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk tahun 2025 dan 2026,” ujarnya.
Kepala Bappeda Malut menyebut, forum ini dilaksanakan dua kali setiap tahun sebagai upaya memperkuat integrasi program.
“Untuk forum kali ini, Bappeda Malut turut melibatkan OPD teknis agar proses pengendalian, monitoring, dan evaluasi dapat terkoneksi dengan baik antara provinsi, kabupaten dan kota,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi program prioritas gubernur, bupati, dan wali kota agar saling mendukung sesuai prinsip perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
Di kesempatan forum itu, pria yang pernah menjabat sekretaris Bappeda Malut itu juga menyoroti adanya beberapa daerah yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
“Ini bertentangan dengan regulasi karena melewati tahapan waktu yang telah ditetapkan dan momentumnya sudah terlewatkan,” tegas alumni STPDN itu.
Ia menambahkan, Bappeda Malut akan terus melakukan monitoring untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi daerah terutama terkait penyelesaian dokumen perencanaan seperti RPJMD.
Di akhir penyampaiannya, kepala Bappeda Malut berharap seluruh daerah dapat lebih disiplin dalam penyampaian dokumen perencanaan sesuai timeline yang disepakati bersama.
“Jika semua tepat waktu, maka seluruh tahapan berikutnya pasti terpenuhi,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh peserta dari Bappeda atau Bapelitbangda yang didampingi OPD teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan 10 kabupaten dan kota.
Dalam forum ini pula dibahas berbagai hal berkaitan realisasi program prioritas nasional di masing-masing daerah semisal Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat.
