Ternate, Bappeda Malut
Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut), disebut jadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, sekaligus memastikan integrasi program pembangunan berjalan efektif.
Hal ini dikatakan kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si usai mengikuti pembukaan kegiatan yang berlangsung di Gamalama Ballroom Hotel Bela Ternate, Senin (27/04/2026).
Forum Lintas Perangkat Daerah ini juga disebut sebagai agenda rangkaian menuju pelaksanaan Forum Kepala Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan pada Mei 2026.
Dirinya juga memastikan, apa yang menjadi arahan gubernur akan ditindaklanjuti dimana seluruh program akan berjalan dengan koordinasi dan kolaborasi yang kuat agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Dengan komitmen bersama, perencanaan pembangunan ke depan akan semakin berkualitas dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat,” tuntasnya.
Sebelumnya Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Provinsi Malut, Ir. Hj. Sri Haryati Hatari, M.Si menegaskan, pentingnya perubahan pola perencanaan program pembangunan daerah oleh jajaran pemerintah.
Perencanaan pembangunan diharapkan tidak lagi menyalin atau “copy paste” (copas) atau menyalin dari dokumen sebelumnya yang kerap dilakukan, terutama tanpa berbasis data dan tak memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Dikatakan, sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar program prioritas daerah sejalan dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Program provinsi harus nyambung dengan kabupaten dan kota dan juga selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Dalam paparannya, ia mengungkapkan tema pembangunan Maluku Utara tahun 2027 yakni percepatan pemenuhan pelayanan dasar, penguatan konektivitas serta pengembangan wilayah ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam.
Adapun lima prioritas pembangunan daerah tahun 2027 meliputi, akselerasi pemenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, pengembangan kawasan ekonomi dan hilirisasi SDA, penguatan reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi sumber daya alam yang besar serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak akan berarti jika ketimpangan antar wilayah masih terjadi.
Ia menyoroti masih adanya persoalan mendasar di lapangan, seperti akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta layanan publik yang belum merata.
“Saya tidak ingin hanya melihat angka-angka indah di atas kertas sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan dasar,” tegasnya Sri mengutip gubernur.
Ia mengutip arahan Gubernur bagi seluruh OPD untuk memperkuat kualitas perencanaan dengan pendekatan berbasis data, terukur, serta memiliki output dan outcome yang jelas.
Ia juga menegaskan pentingnya prinsip perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam setiap program pembangunan.
“Kita harus bekerja lebih cepat, lebih cerdas dan lebih transparan. Semua harus berpihak pada masyarakat,” ujarnya menutup.
