Sofifi, Bappeda Malut
Strategi untuk mendorong potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Malut akan melibatkan pendekatan komprehensif mulai dari modernisasi teknologi baik alat tangkap maupun sarana prasarana, industrialisasi dan hilirisasi produk hingga keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, ingin memastikan agar perikanan dan kelautan harusnya menjadi salah satu sektor “tulang punggung” perekonomian di provinsi tersebut tidak sekedar sektor produksi melainkan memiliki nilai tambah.
Gubernur secara khusus menaruh perhatian besar akan sektor perikanan yang belum banyak memberi dampak bagi warganya terutama nelayan atau pelaku usaha yang ekonominya masih jauh dibawah kata sejahtera.
Sebagai provinsi kepulauan yang notabene luas lautnya (70 persen) lebih besar dari daratan ditopang dengan melimpahnya kekayaan alam di laut, seharusnya mampu dimaksimalkan untuk mewujudkan visi besar gubernur tersebut.
Salah satu langkah terobosan yang ingin dilakukan Gubernur Sherly di era kepemimpinannya ini tak lain adalah mewujudkan hilirisasi pada semua sektor perikanan guna memberi dampak bagi fiskal daerah dan utamanya meningkatkan kesejahteraan nelayan serta warga pesisir lainnya.
Guna mendukung terobosan tersebut, sebagai perangkat daerah yang berwenang atas perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Malut pun siap untuk merealisasikan hal itu.
“Bappeda telah memetakan lima perencanaan strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang guna mendorong peningkatan sektor perikanan termasuk untuk mewujudkan misi besar gubernur ini,” kata kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si.
Hal itu dikatakannya kepala Bappeda Malut usai kegiatan FGD dengan tema “Masa Depan Perikanan Maluku Utara Dalam Perspektif Pembangunan Daerah” yang dilaksanakan di Halmahera Ballroom Bela Hotel Ternate, Sabtu (11/04/2026) malam.
Dikatakan, yang menjadi langkah pertama yang akan dilakukan sesuai arahan Gubernur Malut, adalah mendorong transformasi sektor perikanan yang berbasis hilirisasi dan nilai tambah.
“Kita tidak boleh lagi berhenti pada produksi tetapi harus masuk pada pengolahan, industri dan menyasar pasar global,” kata Kepala Bappeda.
Kedua, penguatan konektivitas dan infrastruktur perikanan menjadi prioritas utama. Alasannya, tanpa cold chain system yang memadai dan logistik yang efisien, maka potensi akan terus mengalami kebocoran nilai.
“Ketiga, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya harus menjadi pusat dari setiap kebijakan. Modernisasi alat tangkap, akses pembiayaan, perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas SDM adalah keharusan,” ucapnya.
Selanjutnya yang keempat berupa penegasan bahwa pembangunan perikanan harus sejalan dengan prinsip ekonomi biru.
“Artinya, kita tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang,” paparnya.
Dan terakhir yakni sinergi pusat dan daerah yang harus diperkuat dimana dukungan kebijakan nasional menjadi faktor kunci dalam mempercepat transformasi sektor ini.
Dikatakan, Malut yang memiliki posisi strategis baik dalam konteks global, nasional maupun lokal, sebagai simpul penting jaringan ekonomi kepulauan dan rantai pasok global, harus dapat dimanfaatkan.
Kepala Bappeda tidak menampik adanya isu dan permasalahan strategis pengembangan sektor perikanan di Malut yang harus diatasi.
“Yang pertama dan utama adalah masih rendahnya nilai tambah, dimana sebagian besar hasil perikanan masih dijual dalam bentuk mentah yang menyebabkan nilai ekonominya rendah dan tidak memberi manfaat optimal bagi daerah,” katanya.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan logistik berupa belum optimalnya rantai dingin, mahalnya biaya transportasi antar pulau dan keterbatasan pelabuhan perikanan.
“Faktor lainnya berupa kesenjangan wilayah yang masih terdapat ketimpangan baik antara wilayah pesisir dan pulau kecil maupun sentra produksi dan pusat pasar,” imbuhnya.
Kemudian masih adanya fragmentasi kebijakan dimana belum optimalnya sinkronisasi pusat dengan provinsi termasuk kabupaten dan kota, serta belum terintegrasinya hulu ke hilir dalam satu sistem.
“Dan permasalahan paling utama yakni kesejahteraan nelayan yang kurang atau terbatasnya memiliki akses pembiayaan, perlindungan sosial yang belum optimal dan fluktuasi harga yang tinggi,” bebernya.
Kepala Bappeda Malut juga mengapresiasi begitu banyak masukan yang disampaikan akademisi dan juga pelaku usaha serta pegiat atau stakeholder pembangunan dalam FGD yang menghadirkan juga pakar perikanan Indonesia, Rokhmin Dahuri sebagai pemateri.
Dikatakan sejumlah pertanyaan besar yang kemudian patut dijawab semisal komoditas apa yang paling layak didorong sebagai unggulan global. Lalu dimana titik lemah rantai pasok yang paling kritis dan bagaimana model hilirisasi yang realistis.
“Dan apa bentuk intervensi pemerintah yang paling berdampak dalam tiga tahun ke depan? Semua pertanyaan ini tentunya harus dijawab untuk mewujudkan upaya menjadikan perikanan sebagai sektor utama di Maluku Utara,” pungkasnya.
