Sofifi, Bappeda Malut
Guna menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian, unsur pemerintah di Provinsi Maluku Utara (Malut) diharapkan bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dengan mematangkan pola modernisasi dan hilirisasi khususnya pada sektor pertanian.
Menyumbang sedikitnya 9,5 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertanian bersama kehutanan dan perikanan, disebutkan jadi salah satu sektor penopang utama perekonomian daerah.
Selain capaian sebagai penyumbang ekonomi yang menegaskan peran strategis ini, sektor pertanian juga penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di wilayah pedesaan dan kepulauan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, SSTP, M.Si dalam paparan materinya pada Rakortek Perencanaan Pembangunan Pertanian Provinsi Maluku Utara di Muara Hotel Ternate Rabu (08/04/2026), menegaskan sinergi perencanaan pembangunan termasuk mendukung transformasi sektor pertanian.
Dikatakan terdapat sejumlah program pembangunan yang diarahkan ke sektor pertanian di tahun 2026 dan 2027 yang juga diselaraskan dengan prioritas nasional dan daerah.
“Diantaranya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penataan prasarana pertanian termasuk pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan,” ucapnya.
Sementara indikator kinerja kunci sektor pertanian difokuskan pada sedikitnya pada 31 indikator diantaranya persentase luas areal, jumlah produksi tanaman perkebunan dan hortikultura, daging ternak dan telur, dan nilai tukar petani (NTP).
“Pemprov juga fokus pada tiga komoditas unggulan daerah yakni kelapa, pala dan cengkeh yang merupakan komoditas yang diusahakan secara luas dan unggul dalam produksi secara nasional,” pungkas kepala Bappeda Malut.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut, Drs. Samsudin A. Kadir, M.Si, dalam sambutannya mengatakan Pemprov terus mematangkan perencanaan pembangunan pertanian guna memberi nilai tambah optimal bagi masyarakat terutama petani.
Ia menjelaskan, sebagian besar komoditas pertanian di Maluku Utara masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan yang memadai.
“Kondisi ini menyebabkan rantai nilai ekonomi belum dinikmati secara maksimal di daerah, sekaligus membuat posisi tawar petani relatif lemah,” tuturnya.
Dikatakan, dengan tema hilirisasi dan modernisasi pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif yang diangkat dalam Rakortek tersebut, dinilai relevan dalam menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian.
“Hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan komoditas. Sementara modernisasi menjadi langkah transformasi menuju sistem pertanian yang lebih efisien, produktif dan berbasis teknologi,” ucapnya.
Sekprov juga menambahkan, Rakortek ini memiliki peran penting sebagai forum strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota.
“Melalui forum ini, kita diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, merumuskan solusi yang tepat, serta menyusun langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara konkret,” ucapnya.
