Ternate - Pemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakilnya Sarbin Sehe merencanakan Program Perangkat Daerah yang akan merealisasikan visi dan misi pembangunan di tahun 2025-2029.

Program itu akan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi “Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan".

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi dalam paparannya pada kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Tahun 2025-2029 yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Jumat (16/05/2025) siang, mengatakan terdapat 172 program perangkat daerah yang telah dirancang dalam Ranwal RPJMD dimaksud.

Dipaparkan oleh pria yang akrab disapa Sarmin, untuk Misi 1 yakni “Mewujudkan Transformasi Sosial Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berdaya Saing”, terdapat sebanyak 35 program perangkat daerah.

Pada Misi 1 ini pula terdapat empat sasaran yakni mewujudkan kesehatan untuk semua; mewujudkan pendidikan yang berkualitas; terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dan partisipatif untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing; serta mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, dan empat indikator kinerjanya.

“Pada Misi 1 ini terdapat lima program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni pembangunan rumah sakit berkualitas taraf internasional; penyediaan pelayanan kesehatan gratis; pemberian makanan bergizi

untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita; pembangunan sarana dan prasarana olahraga; pemberdayaan perempuan dan pemuda; serta revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah yang berkualitas, pendidikan SMA/SMK gratis inovatif dan bantuan beasiswa untuk akses perguruan tinggi,” kata Sarmin.

Sementara perangkat daerah yang akan melaksanakan yakni Dinas Kesehatan, RSUD Chasan Boesoirie Ternate, RSUD Sofifi, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pemuda Dan Olahraga,” papar Sarmin.

Untuk Misi 2, lanjut Sarmin, yakni “Mewujudkan Transformasi Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan Melalui Diversifikasi Ekonomi dan Hilirisasi Sumber Daya Unggulan” terdapat sebanyak 44 program perangkat daerah.

Pada Misi 2 ini terdapat pula dua sasaran yakni meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan melalui hilirisasi pengembangan industri pengolahan yang berkelanjutan; dan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif melalui pertumbuhan wirausaha dan pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing, serta dan empat indikator kinerjanya.

“Pada Misi 2 ini terdapat empat program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni bantuan atau pengadaan alat tangkap nelayan; penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi; pengembangan UMKM berbasis budaya; dan Percepatan pembangunan destinasi pariwisata,” lanjut Sarmin gamblang.

Untuk Perangkat daerah yang menjadi sasaran misi 2 ini antara lain Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Dinas Koperasi dan Ukm serta Dinas Pariwisata.

Untuk Misi 3, masih dilanjutkan Sarmin, yakni “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Adaptif Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat” terdapat 27 program perangkat daerah dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan melayani. Terdapat tujuh indikator kinerja pada misi ketiga ini.

“pada Misi 3 ini terdapat program satu aksi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni mewujudkan transformasi birokrasi dengan perangkat daerah sasaran antara lain Biro Organisasi, Badan Kepegawaian

Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang Dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Komunikasi, Informasi Dan Persandian, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Kesejahteraan Masyarakat dan semua OPD,” rinci Sarmin.

Smentara untuk Misi 4, yakni “Mewujudkan Prinsip Demokrasi, Stabilitas Keamanan dan Stabilitas Ekonomi, terdapat tujuh program perangkat daerah, dua sasaran dan empat indikator kinerja.

“Tujuan dari Misi 4 ini tak lain menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten dan berkelanjutan serta mewujudkan stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi melalui pencegahan dan penanganan konflik secara efektif dan berkeadilan,” kata alumni pasca sarjana UGM itu seraya menambahkan perangkat daerah yang akan melaksanakan misi ini antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Ekonomi dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Untuk Misi 5 yakni “Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal dalam Tatanan Masyarakat yang Aman, Nyaman dalam Harmoni Sosial untuk Pembangunan yang Berkelanjutan” terdapat 29 program perangkat daerah, tiga sasaran dan tiga indikator kinerja pula.

“Sementara Misi 5 ini terdapat dua program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni Mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian harga barito dan sembako, dan penyaluran bantuan sosial bagi rumah ibadah, imam, pendeta, ASN dan buruh,” imbuh Sarmin.

Sementara OPD yang akan bertugas mengimplementasi Misi 5 ini antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Energi Sumber Daya Mineral.

Dan untuk Misi 6 atau yang terakhir, kata Sarmin, yakni “Mewujudkan Pengembangan Wilayah Berbasis Kepulauan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Berkeadilan” terdapat 30 program perangkat daerah, juga masing-masing empat sasaran dan indikator kinerja.

“Pada Misi 6 ini terdapat enam program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni perencanaan dan pembangunan kawasan Sofifi Halmahera Metropolitan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi berkelanjutan, pembangunan rumah layak huni dan dapur sehat, pembangunan listrik dan jaringan telekomunikasi, pembangunan jalur transportasi yang efisien dari Sofifi-Kulo-Maba serta pembangunan jalan dan jembatan, dan Pembangunan akses jalan tani,” kata Sarmin merinci.

Untuk Misi 6 sendiri ditarget pada sejumlah OPD antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarak?t dan Desa, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan serta Dinas Pertanian.

Sarmin sendiri di akhir paparannya berharap adanya masukan dari elemen masyarakat terutama stakeholder pembangunan guna memboboti RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 ini.

“Ranwal ini belum final. Kami akan menerima segala masukan demi perbaikan. No One Left Behind, tidak ada yang tertinggal, semua harus menjadi aktor penting dibalik kesuksesan pembangunan kedepannya,” pungkas Sarmin.