Ternate - No One Left Behind atau tidak ada yang tertinggal. Begitulah konsep perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara yang coba digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Ini sejalan dengan arahan Gubernur Sherly Tjoanda Laos yang menginginkan dokumen RPJMD tidak sekedar dokumen teknis tetapi janji kolektif bersama pemerintah dan masyarakat dalam lima tahun periode kepemimpinannya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Bappeda pada Jumat, 16 Mei 2025, menggelar konsultasi publik rancangan awal (Ranwal) dokumen RPJMD tahun 2025-2029, yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate.

Dalam sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut, Gubernur Sherly turut memaparkan enam misi yang diembannya dalam periode kepemimpinannya selama lima tahun ini. Adapun visi yang digagas pemerintahan Shery Laos dan wakilnya Sarbin Sehe yakni “Membangun Maluku Utara yang Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan”.

“Ketika saya menerima amanah ini, saya tahu Maluku Utara bukan daerah biasa. Kita adalah provinsi yang kaya akan laut, pulau, tambang, dan budaya. Tapi di balik kekayaan itu, masih ada anak yang putus sekolah karena biaya, ibu yang harus menyeberang laut untuk melahirkan, dan pemuda yang merasa jauh dari peluang kerja di tanah sendiri,” ucap Gubernur Sherly memulai sambutannya.

Adapun enam misi yang digagas yakni, pertama meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Dirinya menginginkan setiap anak Maluku Utara, dari Pulau Morotai sampai Obi, punya kesempatan yang sama untuk tumbuh.

“Maka kami hadirkan program seperti Pendidikan SMA/SMK gratis, beasiswa kuliah hingga luar negeri, revitalisasi sekolah dan madrasah, pemberian makanan bergizi untuk siswa, ibu hamil dan balita, dan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional dan layanan kesehatan gratis. Generasi hebat lahir dari sistem pendidikan dan kesehatan yang kuat,” kata Gubernur Sherly memaparkan misi pertamanya.

Selanjutnya, untuk misi kedua yakni mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan. Di misi dua ini, Pemprov Maluku Utara mengusung beberapa program diantaranya hilirisasi perikanan, kelapa, dan rempah, pelatihan UMKM dan koperasi kreatif, penguatan ekonomi digital desa, pusat kreativitas pemuda dan ekonomi kreatif.

“Kita tidak bisa terus menjual bahan mentah. Kita harus mulai membangun pabrik di tanah sendiri, menciptakan nilai tambah, dan membuka lapangan kerja. Di Jailolo, Taliabu, Gane, kita bisa bangkit dengan potensi lokal, asalkan ada dukungan nyata dari negara,” tutur gubernur Sherly.

Selanjutnya pada misi ketiga yakni reformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif. Dinisi beberapa hal yang akan coba diterapkan antara lain digitalisasi layanan publik lewat platform terintegrasi, memperkuat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), menata ulang tata kelola berbasis merit dan pelayanan, dan membuka kanal aduan dan pelibatan masyarakat.

“Kita ingin rakyat tidak dipersulit oleh birokrasi, tapi dilayani dengan hati. Pemerintah bukan menara gading, tapi rumah terbuka yang mendengar dan melayani,” ucap gubernur wanita pertama di Malut itu.

Membangun demokrasi, stabilitas keamanan, dan ketahanan ekonomi adalah misi keempat yang berisi program berupa pembentukan forum kerukunan umat beragama dan forum dialog pemuda lintas etnis, memperkuat koordinasi dengan TNI/Polri dan tokoh adat, serta fasilitasi desa-desa rawan konflik dengan pendekatan dialog dan pembangunan ekonomi.

“Pembangunan tidak bisa berjalan tanpa rasa aman dan ruang demokrasi yang sehat. Demokrasi harus memberi ruang bagi keberagaman dan kedamaian sebagai fondasi pertumbuhan,” ujar Gubernur Sherly memberi alasan.

Selanjut upaya-upaya menghidupkan kembali sanggar budaya dan festival lokal, melindungi hutan dan laut lewat ekowisata berbasis masyarakat, menerapkan program sekolah sadar bencana dan lingkungan, dan menghadirkan peraturan adat yang diperkuat secara hukum akan menjadi bagian dari misi kelima yakni ketahanan sosial, budaya dan lingkungan berbasis kearifan lokal;

“Kita bukan hanya membangun jalan dan gedung. Kita membangun peradaban. Kita harus tumbuh sebagai masyarakat modern tanpa kehilangan akar,” ucap Gubernur Sherly penuh semangat.

Selanjutnya pada misi terakhir atau keenam yakni pemerataan pembangunan berbasis kepulauan akan mengusung sejumlah hal yakni adanya pelabuhan perintis, subsidi kapal dan transportasi antar-pulau, infrastruktur dasar berupa listrik, air bersih, internet dan jalan, serta bus sekolah untuk wilayah terpencil.

“Maluku Utara bukan hanya satu daratan. Kita adalah provinsi kepulauan. Maka tidak boleh ada satu pulau pun yang tertinggal. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan menyentuh desa-desa di Pulau Mare, Makian, Kayoa, sampai Loloda dan Gebe,” tuturnya.

Gubernur secara khusus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat memberi kontribusi, masukan bahkan mengkritik tapi dengan cinta serta bersama mengawal proses pembangunan ini.

“RPJMD ini kami rancang bukan hanya dengan pena dan angka, tapi dengan hati dan telinga yang terus mendengar. Karena Maluku Utara bukan hanya milik pemerintah. Ia milik kita semua,” ucapnya mengakhiri sambutan dengan melontarkan sebuah pantun.

Kegiatan ini sendiri berlangsung sepanjang sehari yang kemudian diisi dengan paparan Ranwal RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 oleh Kepala Bappeda, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi yang dilanjutkan dengan diskusi publik guna mendengarkan masukan dari para stakeholder pembangunan yang diundang diantaranya pemerintah kabupaten dan kota, akademisi perguruan tinggi, filantropis, untuk pemuda dan perwakilan perempuan, LSM, Ormas dan OKP serta kaum penyandang disabilitas