Sofifi, Bappeda Malut
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dilaporkan telah melaksanakan 82 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SGDs) sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak 2020-2024.
Hal itu dikatakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, SSTP, M.Si saat menyampaikan materi dalam kegiatan Capacity Building Pengembangan SDGs Center Regional Maluku, Kamis (18/07/2024) di Muara Hotel Ternate.
“Berdasarkan data hasil capaian, tercatat sudah 32 persen atau sebanyak 82 indikator TPB/SGDs yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional dari total 217 indikator yang menjadi kewenangan Pemprov Malut,” katanya.
Dikatakan, dari 82 indikator tersebut dilaksanakan pada 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Malut.
“Yang tertinggi adalah capaian pada Dinas Kesehatan sebanyak 20 indikator, lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak delapan indikator. Sisanya terbagi rata-rata pada angka 1-6 di OPD lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, terdapat 57 atau sebesar 26 persen indikator yang telah dilaksanakan pula oleh Pemprov Malut namun belum mencapai target nasional.
“Lalu 12 indikator (lima persen) belum dilaksanakan. Sementara sisanya sebanyak 69 indikator (31 persen) yang belum ada data progresnya,” ungkap kepala Bappeda Malut.
Dikatakan pula, berdasarkan isu strategis pembangunan berkelanjutan Provinsi Malut berdasarkan isu dan kerangka kebijakan nasional sebagaimana RPJPN 2025-2045, terdapat terdapat tiga isu yang menjadi fokus Pemprov Malut pula.
“Yakni perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati,” sambungnya.
Dari hasil capaian tersebut, Bappeda merekomendasikan tiga hal.
“Diperlukan visi pimpinan daerah yang prioritaskan dan jadikan mainstream TPB/SDGs secara tegas dalam rencana pembangunan; konsistensi dan keberpihakan pembangunan terhadap ketersediaan data, target pencapaian indikator dan penganggaran TPB/SDGs; serta upaya untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan pelaku usaha, akademisi, filantropi, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya,” pungkasnya.
