Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) pada Rabu (04/06/2025) secara resmi menyampaikan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Malut 2025-2029 pada DPRD Provinsi.

Dokumen Ranwal berisi perencanaan lima tahun tersebut diserahkan langsung Gubernur Sherly Tjoanda Laos saat menyerahkan dokumen Ranwal RPJMD Provinsi Malut 2025-2029 pada ketua DPRD Ikbal Ruray dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Maluku Utara. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si. mengatakan RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun kepemimpinannya.

“Setelah disampaikan ke DPRD, pembahasan dan penyepakatan ranwal RPJMD dilakukan dalam waktu 10 hari kerja setelah diterima oleh DPRD dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani  Gubernur dan Pimpinan DPRD. Tahapan selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk dilakukan konsultasi lintas kementerian dan lembaga sebagai bentuk pendekatan top down,” ujar Sarmin sebagaimana rilis yang diterima media ini.

Hasil dari fasilitasi itu, setelah mendapat masukan dari Kementerian dan Lembaga lanjut Sarmin, akan kembali dimusyawarahkan dalam Musrenbang RPJMD sebagai bentuk pendekatan bottom up. Hasil dari Musrenbang dilakukan penyempurnaan menjadi rancangan akhir.

“Kemudian selanjutnya dilakukan reviu APIP oleh Inspektorat dan disampaikan kembali ke DPRD dalam bentuk Rancangan Perda sebagai pendekatan politik dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah,” imbuh Sarmin.

Ranwal RPJMD Provinsi Malut Tahun 2025-2029 sendiri berisi visi dan enam misi yang diusung pasangan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan wakilnya Sarbin Sehe. Terdapat pula 18 program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur serta 172 program perangkat daerah.

Adapun Visi dalam dokumen ini yaitu Menjaga Keberagaman Dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan. keenam misi itu yakni Misi 1 “Mewujudkan Transformasi Sosial Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berdaya Saing” terdapat lima program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Berupa pembangunan rumah sakit berkualitas taraf nasional; penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas; pemberian makanan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita; pembangunan sarana dan prasarana olahraga; pemberdayaan perempuan dan pemuda; serta revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah yang berkualitas, pendidikan SMA/SMK gratis inovatif dan bantuan beasiswa untuk akses perguruan tinggi,” kata Sarmin.

Lalu Misi 2 yakni “Mewujudkan Transformasi Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan Melalui Diversifikasi Ekonomi dan Hilirisasi Sumber Daya Unggulan” terdapat empat program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Berupa bantuan atau pengadaan alat tangkap nelayan; penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi; pengembangan UMKM berbasis budaya; dan Percepatan pembangunan destinasi pariwisata,” lanjut Sarmin gamblang.

Di misi dua ini, Pemprov Maluku Utara mengusung beberapa program diantaranya hilirisasi perikanan, kelapa, dan rempah, pelatihan UMKM dan koperasi kreatif, penguatan ekonomi digital desa, pusat kreativitas pemuda dan ekonomi kreatif.

Selanjutnya misi 3 yakni “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Adaptif Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat” terdapat 27 program perangkat daerah dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan melayani. Terdapat tujuh indikator kinerja pada misi ketiga ini.

“Pada Misi 3 ini terdapat program satu aksi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni mewujudkan transformasi birokrasi dengan perangkat daerah sasaran seluruh OPD di lingkup Pemprov Malut,” jelasnya.

Di misi ini beberapa hal yang akan coba diterapkan antara lain digitalisasi layanan publik lewat platform terintegrasi, memperkuat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), menata ulang tata kelola berbasis merit dan pelayanan, dan membuka kanal keterlibatan publik dalam mengawal kerja-kerja pemerintah. 

Sementara untuk Misi 4 yakni “Mewujudkan Prinsip Demokrasi, Stabilitas Keamanan dan Stabilitas Ekonomi”terdapat tujuh program perangkat daerah, dua sasaran dan empat indikator kinerja. 

“Tujuannya Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten dan berkelanjutan serta mewujudkan stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi melalui pencegahan dan penanganan konflik secara efektif dan berkeadilan,” kata alumni pasca sarjana Fisipol-UGM itu.

Terdapat pula program pembentukan forum kerukunan umat beragama dan forum dialog pemuda lintas etnis, memperkuat koordinasi dengan TNI/Polri dan tokoh adat, serta fasilitasi desa-desa rawan konflik dengan pendekatan dialog dan pembangunan ekonomi.

Untuk Misi 5 yakni “Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal dalam Tatanan Masyarakat yang Aman, Nyaman dalam Harmoni Sosial untuk Pembangunan yang Berkelanjutan” terdapat dua program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian harga barito dan sembako, dan penyaluran bantuan sosial bagi rumah ibadah, imam, pendeta, ASN dan buruh,” imbuh Sarmin.

Selanjut upaya-upaya menghidupkan kembali sanggar budaya dan festival lokal, melindungi hutan dan laut lewat ekowisata berbasis masyarakat, menerapkan program sekolah sadar bencana dan lingkungan, dan menghadirkan peraturan adat yang diperkuat secara hukum akan menjadi bagian dari misi kelima yakni ketahanan sosial, budaya dan lingkungan berbasis kearifan lokal.

Dan untuk Misi 6 atau yang terakhir, yakni “Mewujudkan Pengembangan Wilayah Berbasis Kepulauan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Berkeadilan” terdapat enam program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sejumlah hal yang menjadi fokus sasaran lima tahun kedepan antara lain, adanya pelabuhan perintis, subsidi kapal dan transportasi antar-pulau, infrastruktur dasar berupa listrik, air bersih, akses layanan internet, jalan dan jembatan, serta bus sekolah untuk wilayah terpencil.

“selain itu perencanaan dan percepatan pembangunan kawasan Ibukota Sofifi Halmahera Metropolitan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi berkelanjutan, pembangunan rumah layak huni dan dapur sehat, pembangunan listrik dan jaringan telekomunikasi, pembangunan jalur transportasi yang efisien serta pembangunan jalan dan jembatan juga Pembangunan akses jalan tani,” rinci Sarmin menutup.