Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengusung pendekatan baru dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Untuk pertama kalinya, forum perangkat daerah dilaksanakan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinkronisasi arah kebijakan dan usulan program dari daerah.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si menjelaskan. rangkaian Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 telah dimulai sejak Forum Konsultasi Publik pada 16 April 2025. Forum ini diikuti oleh unsur OPD, instansi vertikal, organisasi masyarakat dan keagamaan, perguruan tinggi, perbankan, insan pers, hingga mitra pembangunan.

“Tahun ini kami sengaja melaksanakan forum perangkat daerah setelah Musrenbang RKPD. Tujuannya agar pembicaraan dengan perangkat daerah dilakukan setelah arah kebijakan besar dan usulan Kabupaten/Kota diketahui secara komprehensif,” jelas Sarmin pada pembukaan Musrenbang, di Bela Hotel, Ternate, Kamis (24/4/2025).

Langkah ini, lanjut Sarmin, akan mempermudah perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja yang telah menampung kebutuhan dan prioritas dari berbagai wilayah di Maluku Utara. Selain itu, forum kepala daerah dan forum kepala Bappeda se-provinsi juga turut dilibatkan sebagai bagian dari integrasi perencanaan.

Musrenbang tahun ini mengusung tema besar “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Penyiapan Fondasi Transformasi.” Tema tersebut dipilih untuk menjawab tantangan pembangunan pascapandemi dan memperkuat kesiapan daerah menghadapi transformasi ekonomi nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa arah kebijakan nasional dan prioritas daerah dapat tersambung dengan baik. RKPD ini bukan hanya dokumen teknokratis, tapi juga peta jalan masa depan Maluku Utara,” kata Sarmin.

Tujuan utama Musrenbang RKPD 2026 adalah mengintegrasikan program prioritas nasional dengan kebutuhan lokal, menyusun indikator dan target kinerja yang lebih tajam, serta menyepakati rencana kerja dan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan.

"Hasil akhir dari proses ini tidak hanya menjadi pedoman tahunan, tetapi juga sebagai pijakan penting menuju transformasi struktural pembangunan Maluku Utara di masa mendatang,"ucap Sarmin.

Musrenbang RKPD 2026 ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sherly Laos, dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah, Forkopimda, Bupati/wali kota, serta pimpinan OPD Pemprov Malut. 

Menariknya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian juga hadir memberikan arahan secara virtual. Ia mengingatkan kepala daerah agar bersinergi membangun Maluku Utara kedepan.