Musrenbang Provinsi Maluku Utara tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD 2019

Setelah menggelar Forum Perangkat Daerah pada tanggal 9 April 2018, Bappeda provinsi Maluku Utara yang merupakan stakeholder yang bertangungjawab terhadap perencanaan pembangunan daerah pada tanggal 11 April 2018 bertempat di Grand Dafam Hotel ternate melaksanakan kegiatan Musrenbang

Seperti diketahui bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Musrenbang provinsi Maluku utara digelar untuk membahas rancangan  Renja Perangkat Daerah provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) proviinsi Maluku Utara tahun 2019 dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2019 tersebut dibuka secara resmi oleh Plt Gubernur Maluku Utara bapak Ir, M,Natsir Taib, yang juga dihadiri oleh Bapak DR. Achmad Hatari, SE, M.Si., Anggota Komisi XI DPR-RI Dapil Maluku Utara, Ketua DPRD provinsi Maluku Utara, Unsur Forkompimda Provinsi Maluku Utara, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara, Pimpinan instansi vertikal provinsi Maluku Utara, Para Rektor perguruan Tinggi di provinsi Maluku Utara, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-provinsi Maluku Utara, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan  serta insan pers, serta utusan dari Kemeterial / Lembaga yang juga sebagai pemateri dalam Musrenbang antara lain : Menteri Dalam Negeri RI, yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS RI,  yang diwakili oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan; Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI, yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan - BPIW; Menteri Keuangan RI, yang diwakili oleh Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan;.

Sementara itu Plt Guburnur Maluku Utara Bapak ir. M,Natsir Taib dalam sambutannya menyampaikan beberapa capaian indikator makro pembangunan Maluku Utara menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Antara lain Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,49 persen kemudian terus tumbuh pada tahun 2015 menjadi 6,1 persen bahkan pada tahun 2017 tumbuh menjadi sebesar 7,67 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional bahkan tertingi di seluruh Indonesia,  Ekspor tahun  2014  sebesar 29,8 Juta US$ meningkat hampir 10 kali lipat pada tahun 2017 menjadi 272,09 Juta US$. Inflasi tahun 2014 sebesar 9,34 persen turun signifikan pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,97 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Maret 2014 sebesar 5,65 persen turun pada September 2017 menjadi 5,33 persen. Tingkat Kemiskinan pada September 2014 sebesar 7,41 persen turun menjadi 6,44 persen pada September 2017, angka tersebut masih berada dibawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen. Lebih lanjut meunurut Plt Gubernur Malut bahwa Indikator lainnya yang juga menggambarkan dampak positif pembangunan di Maluku Utara adalah Indeks Kebahagiaan Maluku Utara pada tahun 2017 sebesar 75,68 tertinggi di Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa Masyarakat Maluku Utara adalah yang paling bahagia di Indonesia. Kemajuan Demokrasi dengan variabel kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi juga berkembang sangat baik yang dapat diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Maluku Utara masuk pada 10 provinsi yang mendapat perhargaan pencapaian IDI terbaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 65,18 menjadi 66,63 pada tahun 2017. Pencapaian lainnya yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil diraih pada tahun 2017 dan merupakan yang pertama kali sejak terbentuknya Provinsi ini pada tahun 1999.

Namun lebih lanjut lagi menuru Plt Gubernur Maluku Utara meskipun beberapa keberhasilan dapat kita raih, akan tetapi disadari kita masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian, kesungguhan dan kerja keras sehingga keberhasilan yang telah dicapai harus menjadi spirit untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan dalam menghadapi tantangan ke depan.

©BappedaMalutProv