sambutan Plt Gubernur Maluku Utara pada saat pembukaan Forum PD tahun 2018

Forum Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dalam Rangka Penyusunan RKPD tahun 2019

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkata Daerah (Renja PD) untuk penyempurnaan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2019 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Maluku Utara pada tanggal 9 April 2018 mengelar Forum Perangkat Daerah bertempat di Grand Dafam Hotel Ternate. Sebagaimana amanat Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Drs. H. Syamsuddin Banyo, M,Si. Dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Forum Perangkat Daerah tahun 2018 ini dalaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Maluku Utara tahun 2019 dengan mengambil tema “Pembangunan sumberdaya manusia, Infrastruktur dan pengembangan investasi” yang mana diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah provinsi Maluku Utara dan Bappeda/Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara dengan tujuan untuk  (a). Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi Maluku Utara dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota se-provinsi Maluku Utara dalam rangka penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2019; (b). Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (c). Menyelaraskan    program    dan    kegiatan    antar    Perangkat    Daerah provinsi Maluku Utara dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan    kewenangan    dan    sinergitas    pelaksanaan    prioritas pembangunan daerah; dan (d). Untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini dibuka oleh  Plt Gubernur Maluku Utara Ir.M.Natsir Taib dan dalam sambutan pembukaannya Plt Gubernur meninta agar pembahasan dalam forum Perangkat Daerah ini mampu memberikan prioritas terhadap program-program yang bersifat strategis yang harus dilaksanakan. Beberapa isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah yang memerlukan langkah-langkah tindak lanjut pemecahannya pada perumusan agenda program pembangunan di Tahun 2019, antara lain : Pertama, Peningkatan kesehatan, gizi dan jaminan kesehatan masyarakat. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan (SMA/SMK/SLB). Peningkatan SDM yang mendukung e-government,  penguatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur Pemerintah; Kedua, Peningkatan konektivitas antar wilayah ringroad pulau-pulau besar. Pembangunan perumahan dan permukiman. Peningkatan elektrivitas masyarkat dan percepatan pembangunan ibu kota sofifi; Ketiga, Peningkatan investasi dan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta pariwisata. Pengembangan industri dan ekonomi kreatif serta pengembangan Industri Kecil Menengah dan UKM untuk meningkatkan daya saing Daerah.  Hal lain yang perlu menjadi perhatian kita bersama sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya terutama kapasitas fiskal, maka pemanfaatan potensi-potensi strategis yang perlu didayagunakan, antara lain : Pertama, alokasi dana pembangunan yang bersumber dari APBN, agar dilakukan secara cermat untuk mampu menjawab kebutuhan prioritas daerah; Kedua, alokasi dana yang bersumber dari DAU dan DAK Provinsi agar diarahkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur wilayah untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan daya saing Daerah; Ketiga, mengembangkan kerjasama daerah dan antar daerah dalam rangka mewujudkan keserasian pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi masing-masing wilayah;Keempat, Pengembangan pola kemitraan antara Masyarakat, Pemerintah dan swasta (Public Private People Partnership) yang lebih diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan alokasi pendanaan yang tinggi

©BappedaMalutProv